MUARO JAMBI — Setiap tahun, jumlah guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Muaro Jambi terus menyusut. Mereka memasuki masa pensiun, sementara penggantinya tak kunjung mencukupi. Akibatnya, kekurangan tenaga pendidik kini menjadi masalah struktural yang akut.
Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menyebut angka defisit sudah sangat kritis. "Setiap tahun ada guru yang pensiun, sementara kebutuhan di lapangan masih tinggi. Saat ini Muaro Jambi kekurangan lebih dari 800 guru," ujarnya di sela perombakan pejabat di lingkungan Pemkab, Kamis (4/6/2026).
Dampak paling nyata dari krisis ini terasa langsung di ruang kelas. Proses belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu karena ketiadaan guru tetap. Bahkan, ada sekolah yang seluruh aktivitas pembelajarannya hanya ditopang oleh tenaga honorer.
Kondisi ini menunjukkan bahwa rekrutmen guru ASN selama ini belum mampu mengejar laju pengurangan alami akibat pensiun. Sekolah-sekolah di daerah pun terpaksa bertahan dengan sumber daya seadanya.
Selain masalah jumlah, Muaro Jambi juga menghadapi persoalan distribusi yang tak kalah rumit. Guru-guru yang ada cenderung menumpuk di perkotaan, sementara sekolah di pelosok justru kekurangan.
"Kendala lainnya adalah distribusi guru. Wilayah-wilayah yang sulit dijangkau masih kekurangan tenaga pendidik karena tidak banyak yang bersedia ditempatkan di sana," kata Bambang. Aksesibilitas yang buruk dan minimnya fasilitas membuat minat guru untuk mengajar di daerah terpencil sangat rendah.
Pemkab Muaro Jambi tidak tinggal diam. Langkah pertama yang disiapkan adalah pendataan ulang kebutuhan guru secara menyeluruh di setiap sekolah. Data ini akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan rekrutmen dan penempatan yang lebih tepat sasaran.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pemberian insentif khusus bagi guru yang bersedia ditempatkan di wilayah terpencil. Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan bisa menjadi daya tarik agar tenaga pendidik mau bertugas di daerah yang selama ini sepi peminat.
Pemerintah daerah menilai, tanpa solusi konkret, hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak akan terus terhambat. Baik oleh keterbatasan jumlah guru maupun ketimpangan distribusi yang sudah berlangsung lama. Persoalan ini, kata Bupati, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat agar kualitas pendidikan di Muaro Jambi tidak semakin tertinggal.