JAMBI — Air bersih makin sulit didapat warga di Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Kabupaten Batang Hari. Aktivitas perikanan keramba terhenti karena ikan mati massal. Transportasi sungai terganggu. Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kian nyata. Semua itu adalah dampak penyusutan debit Sungai Batanghari yang terjadi lebih cepat dari perkiraan pada musim kemarau tahun ini.
Berdasarkan data pemantauan lingkungan yang membandingkan kondisi 2024–2026, puncak kemarau telah melanda sejak akhir Juli. Di sejumlah lokasi muncul hamparan pasir sekitar lima hektare. Tahun lalu, luas hamparan pasir sempat mencapai sepuluh hektare. Musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober, sehingga potensi penyusutan lebih lanjut tetap terbuka.
Dampak paling terasa di sektor perikanan. Produksi ikan keramba di Muaro Jambi turun 30 persen karena kadar oksigen dalam air menurun drastis. Sementara itu, puluhan sumur warga di wilayah bantaran sungai mengalami penyusutan debit dan kualitas air menurun, membuat air tidak layak dikonsumsi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menilai fenomena ini bukan sekadar kejadian tahunan. “Penyusutan Sungai Batanghari sudah menunjukkan pola yang berulang dari tahun ke tahun. Ini sinyal bahwa kita menghadapi tantangan struktural sehingga membutuhkan mitigasi yang lebih terintegrasi, bukan hanya penanganan saat kondisi sudah memburuk,” katanya.
Ivan menambahkan, Batanghari adalah urat nadi kehidupan masyarakat Jambi. “Batanghari bukan hanya sumber air, tetapi juga penopang ekonomi, perikanan, transportasi, dan keseimbangan lingkungan. Ketika debit sungai turun drastis, dampaknya menjalar ke berbagai sektor,” ujarnya.
DPRD Provinsi Jambi mendorong pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota untuk segera memperkuat langkah mitigasi. Ivan meminta Pemprov Jambi menjamin distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak, memperkuat patroli dan pengendalian karhutla, memberikan bantuan kepada pembudidaya ikan keramba, serta melakukan pemantauan debit sungai secara real time.
“Kita tidak cukup hanya merespons ketika sungai sudah surut. Yang dibutuhkan adalah kebijakan jangka panjang melalui rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), konservasi kawasan hulu, pembangunan embung, penguatan sistem peringatan dini, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” tegas Ivan.
Saat ini, Provinsi Jambi telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla dan mendirikan 81 posko terpadu untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran.