BATAM — Komitmen Pemprov Jambi dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat mendapat pengakuan di tingkat nasional. Gubernur Jambi Al Haris menerima penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 untuk kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah pada acara apresiasi di Batam, Rabu (11/8/2026) malam.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dan didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Al Haris menyebut penghargaan ini menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus berbenah.
"Alhamdulillah malam hari ini, kami dalam rangka apresiasi penghargaan daerah yang dinilai oleh Mendagri berprestasi," kata Al Haris dalam keterangannya.
Tak hanya berupa plakat, penghargaan ini membawa dampak konkret bagi masyarakat. Pemprov Jambi mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 5 miliar yang dialokasikan khusus untuk program bedah rumah.
Dengan dana tersebut, sebanyak 250 unit rumah ditargetkan mendapat bantuan perbaikan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian, terutama bagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Penilaian penghargaan ini mencakup beberapa aspek. Mulai dari dukungan kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, hingga tata kelola pembangunan permukiman yang berkelanjutan.
Dalam keterangannya, Al Haris menjelaskan bahwa inovasi daerah menjadi faktor pembeda dalam penilaian. Pemprov Jambi dinilai mampu menghadirkan solusi penyediaan hunian yang kolaboratif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Keberhasilan ini disebut bukan kerja individu, melainkan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah. Al Haris menegaskan ke depan Pemprov Jambi akan terus membenahi berbagai persoalan yang dianggap penting dan mendesak bagi masyarakat.
Capaian membanggakan juga diraih oleh daerah lain di Provinsi Jambi. Al Haris menyebut Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kota Jambi turut menerima apresiasi pada ajang yang sama.
Penghargaan yang diterima secara beruntun ini menegaskan komitmen bersama pemerintah daerah di Jambi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor perumahan dan permukiman.