JAMBI — Angka 62 persen kerusakan satuan pendidikan menempatkan Jambi pada posisi teratas dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Ivan Wirata menilai temuan Kemendikbudristek tahun 2024 itu harus jadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembenahan infrastruktur pendidikan secara terukur dan berkelanjutan.
"Angka 62 persen ini harus menjadi perhatian serius. Jambi tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kerusakan satuan pendidikan tertinggi di Pulau Sumatera berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2024. Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi menggambarkan kondisi lingkungan belajar yang dihadapi anak-anak kita," ujar Ivan, Jumat pagi (18/9/26).
Gambaran lebih rinci muncul dari data sarana-prasarana tahun 2026 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri. Dari total 8.326 unit, sebanyak 6.273 unit dalam kondisi baik, sementara 2.053 unit atau sekitar 25 persen mengalami kerusakan.
Dua angka itu, kata Ivan, memakai cakupan dan indikator berbeda sehingga tidak bisa dipertukarkan langsung. Keduanya tetap menunjukkan persoalan infrastruktur pendidikan yang butuh penanganan.
Kerusakan tertinggi berdasarkan persentase ada pada WC guru dan siswa. Dari 2.007 unit, sebanyak 532 unit rusak atau sekitar 27 persen. Ivan menyebut sanitasi tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kesehatan peserta didik.
"Toilet merupakan fasilitas dasar. Anak-anak harus belajar di lingkungan yang sehat dan bermartabat. Karena itu, WC, sanitasi dan ketersediaan air bersih harus masuk dalam prioritas rehabilitasi sekolah," tegasnya.
Ruang kelas menyumbang jumlah kerusakan terbesar secara unit. Dari 4.535 ruang kelas, 1.123 unit atau 25 persen rusak. Ruang laboratorium dan pustaka tercatat 224 unit rusak dari 888 unit atau 25 persen.
Untuk ruang guru dan tata usaha, terdapat 124 unit rusak dari 600 unit atau 21 persen. Adapun ruang kepala sekolah sebanyak 50 unit rusak dari 296 unit atau 17 persen.
Berdasarkan jenjang, SMA negeri memiliki persentase sapras rusak paling tinggi. Dari total 4.868 unit, sebanyak 1.445 unit rusak atau sekitar 29,7 persen.
SMK negeri mencatat 523 unit rusak dari 2.963 unit atau sekitar 17,7 persen. Sementara SLB negeri memiliki 85 unit rusak dari 495 unit atau sekitar 17,2 persen.
"SMA perlu menjadi salah satu prioritas karena tingkat kerusakannya paling tinggi. Namun SMK dan SLB juga tidak boleh tertinggal. SMK membutuhkan fasilitas praktik yang mendukung kompetensi siswa, sedangkan SLB harus memiliki sarana yang aman, aksesibel dan ramah disabilitas," kata Ivan.
Ivan mendorong pemerintah provinsi menyusun roadmap revitalisasi sekolah 2026–2029. Langkah pertamanya adalah validasi data secara by name by school.
Setiap sekolah harus punya data jelas soal jenis kerusakan, tingkat kerusakan, estimasi biaya rehabilitasi, jumlah siswa terdampak, hingga target penyelesaian.
"Kita tidak boleh hanya mengetahui bahwa ada 62 persen atau 25 persen yang rusak. Kita harus tahu sekolah mana yang rusak, apa yang rusak, seberapa parah, berapa kebutuhannya dan kapan diperbaiki. Dari sana baru kita bisa menentukan skala prioritas anggaran," ujarnya.
Rehabilitasi, menurut Ivan, tidak cukup menyasar bangunan fisik. Kualitas lingkungan belajar juga harus ikut ditingkatkan, mulai dari sekolah aman, sanitasi sehat, ruang kelas layak, laboratorium berfungsi, perpustakaan hidup, fasilitas SMK yang mendukung praktik, hingga SLB yang ramah disabilitas.
"Kita sedang bicara masa depan anak-anak Jambi. Jangan sampai keterbatasan fasilitas sekolah menjadi penghambat mereka untuk maju," tutupnya.