JAMBI — Montenegro Shipping Lines melarang mobil listrik dan hybrid di seluruh kapal ferinya di Filipina, baik sebagai kendaraan penumpang maupun kargo. Kebijakan ini muncul di tengah penyelidikan kebakaran feri MV June Aster yang mengangkut satu unit kendaraan listrik dalam perjalanan Manila–Coron, Palawan. Operator menyebut larangan ini sebagai langkah keselamatan preventif terhadap risiko thermal runaway baterai.
Perusahaan pelayaran Filipina, Montenegro Shipping Lines, mengeluarkan memorandum kepada seluruh nakhoda kapal untuk menolak kendaraan listrik (EV) dan hybrid (HEV) yang akan diangkut. Larangan ini berlaku untuk kendaraan penumpang maupun kargo yang menyeberang menggunakan armada perusahaan.
Kebijakan tersebut menyusul kebakaran yang terjadi pada 9 September di atas MV June Aster, feri milik Atienza Inter-Island Ferries yang beroperasi dari Manila menuju Coron, Palawan. Saat kejadian, kapal mengangkut lima sepeda motor, satu kendaraan listrik, satu forklift, satu truk pikap, dan sejumlah kargo lain.
Para penyintas kebakaran MV June Aster melaporkan mendengar suara ledakan sebelum api membesar. Pihak berwenang belum menetapkan penyebab pasti insiden tersebut, dan penyelidikan masih berjalan hingga kini.
Montenegro Lines menyatakan larangan EV dan hybrid sebagai langkah keselamatan preventif. Tujuannya mengurangi risiko yang berkaitan dengan baterai kendaraan selama operasi kapal, termasuk potensi kebakaran, ledakan, dan thermal runaway.
Dalam arahan tertulisnya, Montenegro Lines mewajibkan nakhoda berkoordinasi dengan personel operasi, terminal, tiket, pemuatan, dan kargo. Semua pihak harus memastikan tidak ada mobil listrik atau hybrid yang diterima untuk diangkut.
Kendaraan yang akan naik kapal juga harus diidentifikasi dan diperiksa dengan benar sebelum proses pemuatan dimulai. Memorandum tersebut tidak merinci berapa lama larangan berlaku atau apakah kebijakan akan ditinjau ulang setelah penyelidikan tuntas.
Departemen Energi (DOE) Filipina mengakui kekhawatiran keselamatan yang disampaikan Montenegro Shipping Lines. Lembaga itu menilai langkah tersebut bijaksana sembari menunggu pengembangan standar yang lebih luas untuk mobilitas listrik di sektor kelautan.
DOE sedang bekerja sama dengan Biro Perlindungan Kebakaran (BFP) untuk menyusun aturan pelaksanaan Kode Keselamatan Kebakaran 2026. Regulasi itu akan memuat ketentuan yang menangani risiko baru terkait kendaraan listrik dan baterai litium-ion.
Departemen tersebut juga berkoordinasi dengan Otoritas Industri Maritim (MARINA) dan Penjaga Pantai Filipina (PCG) soal penyelidikan kebakaran feri di Coron. Menteri Energi Sharon Garin menegaskan pemerintah berupaya menetapkan persyaratan keselamatan yang jelas, seragam, dan berbasis sains tanpa menghambat pertumbuhan mobilitas listrik secara tidak perlu.
"Keselamatan harus diutamakan," ujar Garin.
Garin menambahkan, koordinasi dengan BFP dan otoritas maritim bertujuan melindungi penumpang dan kapal sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kendaraan listrik.
Larangan Montenegro Lines menjadi preseden bagi operator pelayaran lain di Filipina, negara kepulauan dengan ribuan rute feri antarpulau. Kendaraan listrik yang hendak menyeberang ke pulau-pulau wisata seperti Palawan, Cebu, atau Mindanao berpotensi menghadapi pembatasan serupa jika regulasi nasional belum terbit.
Bagi konsumen, kebijakan ini mempersempit pilihan moda transportasi kendaraan listrik lintas pulau. Sementara itu, produsen dan importir EV di Filipina berkepentingan mengikuti perkembangan aturan BFP dan MARINA karena menyangkut kelayakan pengiriman unit ke wilayah kepulauan.