JAMBI — Kementerian ESDM mengirim tim ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pekan depan untuk menangani maraknya tambang ilegal di wilayah itu. Langkah tersebut diambil karena penindakan hukum saja dinilai berisiko memicu persoalan ekonomi baru bagi warga sekitar.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim internal untuk menindaklanjuti persoalan tambang ilegal di Sangihe. Rencana kunjungan lapangan itu disampaikan usai ia membahas persoalan tersebut di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Pemerintah tidak ingin penyelesaian tambang ilegal hanya bertumpu pada penindakan. Rilke menekankan kondisi sosial dan ekonomi warga di sekitar wilayah tambang harus ikut dihitung sebelum langkah hukum diambil.
Rilke menilai pendekatan yang hanya berorientasi pada penindakan berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat. Apalagi, banyak warga menggantungkan penghasilan dari aktivitas di kawasan tambang tersebut.
"Jadi nanti cara-cara untuk menyelesaikan itu juga kita memperhatikan masyarakat. Jadi masyarakat kebutuhan-kebutuhan masyarakat, aspek ekonominya itu juga kita jaga," ujarnya.
Karena itu, ESDM akan mencari skema penyelesaian yang menyeimbangkan penegakan hukum dengan kepentingan ekonomi warga. Pemerintah berharap rumusan solusi itu bisa disiapkan dalam waktu dekat.
Rilke memastikan tim ESDM akan berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah setempat. Koordinasi itu menjadi langkah awal sebelum kebijakan penanganan tambang ilegal di Sangihe diambil.
"Jadi, itu jadi perhatian kita, atensi kita. Ya, saya sudah bicarakan dengan tim, mungkin minggu depan itu, minggu depan kita sudah, tim sudah ke sana untuk komunikasikan dengan Pemda setempat," kata Rilke.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan pertambangan ilegal tidak cukup hanya mengedepankan pendekatan hukum. Pemerintah perlu memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.
ESDM menyadari penanganan tambang ilegal di daerah kepulauan seperti Sangihe punya tantangan tersendiri. Akses wilayah yang terbatas membuat pendekatan seragam dengan daerah lain belum tentu cocok.
Pemerintah pusat berharap proses perumusan solusi bisa dilakukan dalam waktu dekat. Rilke menyebut pihaknya akan merancang langkah terbaik dengan mempertimbangkan seluruh aspek di lapangan.
"Kita lakukan yang terbaik. Nanti setiap-setiap yang kita rancangkan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita sudah bisa merancangkan proses solusi yang baik," tutur Rilke.
Penanganan tambang ilegal di Sangihe menjadi ujian bagi ESDM dalam menyeimbangkan penegakan aturan dan perlindungan ekonomi warga. Jika skema yang disiapkan berhasil, model penyelesaian itu berpotensi jadi rujukan bagi daerah kepulauan lain yang menghadapi persoalan serupa.