Ekonom CORE Nilai Rencana Danantara Kelola Dana Pesangon Pekerja Sangat Riskan

Penulis: Wan Rizal  •  Senin, 16 November 2026 | 13:05:01 WIB
Ekonom CORE Mohammad Faisal menilai pengelolaan dana cadangan pesangon pekerja oleh Danantara Indonesia sangat riskan.

JAMBI — Pengelolaan dana cadangan pesangon (DCP) pekerja oleh Danantara Indonesia dinilai sangat riskan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Penilaian itu muncul karena Danantara belum punya rekam jejak mengelola dana publik dan kredibilitasnya belum teruji. Faisal menilai lembaga baru tersebut sebaiknya tidak ditunjuk sebagai pengelola dana pesangon pekerja.

Paragraf pembuka: Faisal menyampaikan pandangan tersebut saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (16/11/2026), merespons rencana pemerintah menunjuk Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja. Menurut dia, praktik pengelolaan dana pesangon oleh sovereign wealth fund (SWF) memang lumrah di sejumlah negara, tetapi tidak semua SWF cocok menjalankan fungsi itu.

Mekanisme dan Karakteristik Harus Dikaji Ulang

Faisal menjelaskan, di beberapa negara dana pensiun berukuran besar dan berpotensi dikelola oleh SWF. Namun mekanisme, persyaratan, dan karakteristik pengelolaannya harus dilihat secara hati-hati sebelum keputusan diambil.

"Dana pensiun relatif besar di beberapa negara tertentu dan cukup potensial. Jadi ada memang yang begitu (dikelola SWF), tapi bagaimana mekanismenya, persyaratannya, karakteristiknya, itu harus dilihat lagi, tidak semua negara lantas cocok," ujar Faisal.

Ia menekankan, pengelolaan dana pesangon sangat bergantung pada kredibilitas dan kepercayaan pekerja terhadap institusi yang menjalankan mandat tersebut. Dua faktor itu menjadi prasyarat utama, bukan pelengkap.

Danantara Diminta Buktikan Akuntabilitas Lebih Dulu

Menurut Faisal, Danantara seharusnya membuktikan perbaikan akuntabilitas dan tata kelola sebelum dipercaya mengelola dana pekerja. Lembaga yang relatif baru itu belum teruji dan belum memiliki pengalaman menangani dana publik dalam skala besar.

"Karena sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana pesangon itu sangat bergantung pada kredibilitas dan juga kepercayaan pekerja terhadap institusi yang bersangkutan," ucapnya.

Faisal menilai Danantara perlu menunjukkan bukti kinerja yang profesional agar layak menjadi pengelola DCP pekerja. Tanpa bukti itu, penunjukan berisiko menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Nah ini buktinya apa? Secara pengalaman kan belum, jadi sebaiknya sih menurut saya jangan, sangat riskan," lanjut Faisal.

Bayang-Bayang Kasus Asabri

Faisal mengingatkan, kasus tata kelola dana pensiun di Asabri seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang. Penyalahgunaan dana publik dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana pensiun dan pesangon menyimpan risiko besar bila berada di lembaga yang tidak kredibel.

"Kita sendiri tahu ada beberapa kasus selama ini, Asabri dan lain-lain yang melibatkan penyalahgunaan dana publik seperti dana pensiun seperti itu. Jadi artinya hal-hal yang seperti ini cukup riskan kalau lembaganya itu tidak kredibel," kata Faisal.

Atas dasar itu, ia menilai Danantara lebih baik fokus menjalankan fungsi strategisnya dalam memperbaiki kinerja BUMN. Fungsi itu dinilai lebih sesuai dengan kapasitas dan mandat awal lembaga tersebut dibentuk.

Penutup: Penolakan Faisal menambah daftar kekhawatiran atas rencana perluasan peran Danantara di sektor dana pekerja. Bagi pekerja, kepastian siapa yang mengelola uang pesangon mereka menjadi taruhan kepercayaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan penunjukan resmi.

Reporter: Wan Rizal
Sumber: ekonomi.republika.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top