TANJUNG JABUNG TIMUR — Jalan provinsi yang membelah permukiman padat di Desa Pematang Rahim menjadi sumber debu setiap kali cuaca panas. Gumpalan debu beterbangan ke rumah warga, pengguna sepeda motor, dan ratusan pelajar yang melintas setiap hari.
Andi, warga yang berjualan santan, menyebut kondisi itu sudah berlangsung hampir dua tahun. Keluhan serupa datang dari warga lain di sepanjang ruas jalan yang jadi jalur alternatif menuju kantor pelayanan publik tersebut.
Aspal permukaan jalan terkelupas di beberapa titik vital. Perkiraan panjang ruas yang rusak mencapai 5 kilometer, dengan arus kendaraan tinggi siang dan malam.
Bahu jalan membelah permukiman padat penduduk. Ruas itu juga menjadi jalan utama menuju SDN 81/X Pematang Rahim, SMPN 19 Tanjung Jabung Timur, sebuah SMA swasta, TK, dan sanggar belajar.
Ratusan siswa melintasi jalan berdebu itu setiap hari. Debu aspal yang terkelupas bercampur tanah dan sisa pembakaran kendaraan mengandung partikel halus PM10 dan PM2.5.
Partikel seukuran itu tidak tersaring hidung. Ia masuk langsung ke saluran pernapasan bawah dan paru-paru, memperbesar risiko gangguan kesehatan bagi warga yang terpapar setiap hari.
Kepala Desa Pematang Rahim M. Dong mengonfirmasi kondisi tersebut pada Rabu, 18 November 2026. Ia menyampaikannya dengan nada pasrah namun jujur.
"Pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa, karena jalan itu adalah wewenang Pemerintah Provinsi Jambi," kata M. Dong, seperti dilaporkan Mapikor-News.com.
Suara warga sebenarnya sudah masuk ke forum resmi. Saat DPRD Provinsi Jambi Dapil 6 menggelar reses tatap muka di rumah Ketua Lembaga Adat pada awal 2026, seluruh elemen masyarakat hadir.
Keluhan mereka hanya satu: jalan itu. Hingga penghujung tahun, tidak ada tanda-tanda perbaikan, ujar Kades.
Reses menjadi bukti bahwa aspirasi warga Pematang Rahim sudah didengar langsung oleh wakil rakyat di parlemen provinsi. Namun perbaikan yang diharapkan belum juga terlihat.
Pemerintah Provinsi Jambi dinilai terkesan menutup mata. Membiarkan penduduk menghirup udara berdebu disebut sebagai pembiaran terhadap ancaman kesehatan ribuan jiwa.
Negara berkewajiban menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban itu berakar pada UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Majelis Umum PBB juga telah mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Warga Pematang Rahim menunggu Pemprov Jambi hadir. Jalan yang menjadi kewenangan provinsi itu belum juga diperbaiki, sementara debu terus beterbangan setiap hari.