JAMBI — Malaysia meminta seluruh operator pusat data di negaranya menyesuaikan operasi dengan pembatasan ekspor chip kecerdasan buatan dari Amerika Serikat. Pemerintah menyatakan aturan baru Washington akan memberi kejelasan bagi investor asing yang beroperasi di sektor data center. Kuala Lumpur juga akan meminta klarifikasi soal perizinan layanan pihak ketiga.
Menteri Perdagangan Malaysia Johari Abdul Ghani menyatakan pihaknya masih mempelajari dampak pembatasan baru AS terhadap industri pusat data nasional. Pemerintah Malaysia tetap membuka pintu investasi sambil menunggu arahan resmi dari Washington.
"Malaysia tetap terbuka terhadap investasi, dan aturan serta regulasi baru dari AS ini akan memberikan arahan yang jelas bagi para investor dan mitra saat beroperasi di Malaysia," ujar Johari kepada Reuters, dikutip Kamis (19/11/2026).
Washington menilai Malaysia bersama sejumlah negara Asia Tenggara lain berisiko menjadi jalur penyelundupan chip canggih AS ke China. Penilaian itu mendorong AS memperketat aturan ekspor chip AI ke kawasan tersebut.
Pembatasan menyasar chip kecerdasan buatan berperforma tinggi, komponen yang jadi rebutan perusahaan teknologi global. Pusat data di Malaysia selama ini menjadi tulang punggung ekspansi layanan cloud dan komputasi AI di Asia Tenggara.
Dalam pernyataan terpisah kepada media Malaysia, Johari menyebut pemerintah akan meminta klarifikasi dari otoritas AS. Fokus permintaan itu mencakup perizinan dan penyediaan layanan pusat data kepada pihak ketiga.
Poin layanan pihak ketiga menjadi krusial karena banyak operator data center di Malaysia melayani klien korporasi lintas negara. Kejelasan aturan menentukan apakah model bisnis kolokasi dan penyewaan kapasitas komputasi tetap bisa berjalan.
Malaysia termasuk tujuan investasi pusat data terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Johor dan kawasan sekitarnya menampung sejumlah proyek besar dari perusahaan teknologi global maupun regional.
Bagi investor, ketidakpastian aturan ekspor chip berarti risiko kepatuhan yang harus dihitung ulang. Operator yang melayani klien dengan kebutuhan chip AI tinggi berpotensi menghadapi pemeriksaan tambahan dari otoritas AS.
Sikap Malaysia yang memilih mematuhi aturan AS mencerminkan posisi dilematis negara penerima investasi teknologi. Di satu sisi ingin menjaga arus modal masuk, di sisi lain harus menghindari sanksi dagang dari mitra dagang utama.
Sejumlah negara Asia Tenggara lain yang disebut dalam penilaian AS menghadapi tekanan serupa. Kejelasan dari Washington akan menentukan arah ekspansi pusat data di kawasan dalam beberapa kuartal ke depan.