Komdigi Minta Klarifikasi Google soal Penutupan 19.372 Kanal YouTube

Penulis: Tengku Syafri  •  Kamis, 19 November 2026 | 20:05:01 WIB
Komdigi meminta klarifikasi resmi kepada Google atas penutupan 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi.

JAMBI — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta klarifikasi resmi kepada Google atas penutupan 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi pro pemerintah Indonesia. Permintaan itu menyusul laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang mencakup periode Juli hingga September 2026. Komdigi menilai skala temuan sebesar itu butuh penjelasan yang bisa diuji, bukan sekadar pengumuman.

Kementerian Komunikasi dan Digital menilai laporan Google belum memaparkan secara memadai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Karena itu, klarifikasi resmi diminta agar tidak terjadi kesalahan atribusi atau penafsiran keliru terhadap temuan raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu.

Rincian Temuan Google per Bulan

Laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 mencatat 19.372 kanal YouTube ditutup dalam penyelidikan operasi pengaruh terkoordinasi yang dikaitkan dengan Indonesia. Angka itu terdiri atas 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September.

Google menyebut jaringan yang ditindak pada Juli dan September membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia beserta pemerintahannya. Adapun jaringan yang ditindak pada Agustus menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Laporan tersebut tidak menyebut identitas pengelola maupun pihak yang mendanai kanal-kanal tersebut. Google memakai istilah coordinated influence operations atau operasi pengaruh terkoordinasi untuk menjelaskan aktivitas itu.

Alasan Komdigi Minta Penjelasan Tambahan

Dalam keterangan resmi, Kamis (19/11), Komdigi menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Namun kementerian menekankan penindakan terhadap konten tetap harus memenuhi prinsip keterbukaan dan keadilan.

"Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji," tulis Kementerian Komdigi dalam keterangan resmi, Kamis (19/11).

Kementerian juga menyoroti pentingnya transparansi dalam moderasi konten berskala besar. Menurut Komdigi, langkah tersebut harus proporsional dan akuntabel agar tidak menimbulkan kesan penindakan sepihak.

"Namun, setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil," tegas Komdigi.

Kebebasan Berekspresi Jadi Sorotan

Komdigi menegaskan perlindungan kebebasan berekspresi harus berlaku bagi seluruh masyarakat, terlepas dari sikap mereka terhadap pemerintah. Kementerian menyoroti pentingnya ruang digital yang inklusif bagi kelompok pendukung maupun pengkritik kebijakan pemerintah.

"Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah," tulis kementerian.

Selain meminta klarifikasi resmi, Komdigi menyatakan akan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Dampak bagi Pengguna dan Pembuat Konten

Penutupan puluhan ribu kanal dalam satu kuartal menunjukkan skala moderasi konten yang makin agresif di platform global. Bagi pengguna YouTube di Indonesia, langkah ini memengaruhi ekosistem informasi harian, terutama kanal yang membahas isu politik dan kebijakan pemerintah.

Klarifikasi Komdigi ke Google akan menentukan apakah temuan tersebut diikuti tindak lanjut regulasi tambahan di tingkat lokal. Pembuat konten dan pelaku bisnis digital yang bergantung pada YouTube perlu mencermati perkembangan ini karena kebijakan moderasi berdampak langsung pada jangkauan dan monetisasi kanal.

Reporter: Tengku Syafri
Sumber: cnnindonesia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top