BANGKO — Rancangan APBD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin 2025–2029 dan tindak lanjut kesepakatan KUA-PPAS yang diteken pada 26 Agustus 2026. Bupati M. Syukur menyebut rancangan anggaran tersebut bukan sekadar deret angka, melainkan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
"Rancangan APBD yang telah kami sampaikan bukan hanya sekadar data-data ataupun angka-angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, sekaligus mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada program-program yang memberikan manfaat nyata," ujar M. Syukur di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Struktur pendapatan daerah Rp 1,61 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 156,4 miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,43 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 17,1 miliar. Komposisi itu menunjukkan ketergantungan fiskal daerah pada dana transfer pemerintah pusat masih dominan.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemkab Merangin mengarahkan optimalisasi PAD melalui pembenahan basis data, digitalisasi layanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Kebijakan itu diklaim tidak membebani masyarakat maupun iklim investasi.
Pembiayaan neto rancangan anggaran sebesar Rp 800 juta berasal dari perkiraan SiLPA tahun sebelumnya Rp 10,8 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah Rp 10 miliar. Selisih itulah yang dipakai menutup defisit anggaran Rp 800 juta.
Sisi belanja daerah diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat serta membiayai program strategis. Belanja pegawai, layanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan dukungan pemerintahan desa tetap masuk prioritas.
Belanja 2027 difokuskan pada tiga prioritas: peningkatan kapasitas sumber daya manusia unggul, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak. Sektor pertanian, perkebunan, UMKM, pariwisata, hingga swasembada pangan masuk cakupan prioritas kedua.
"Kita menyadari bahwa pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, APBD harus hadir tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dalam bentuk peningkatan kualitas manusia yang menjadi pelaku utama pembangunan," kata M. Syukur.
Tiga prioritas itu dipadukan dengan lima program unggulan: Merangin Pintar dan Berbudaya, Merangin Berdaya, Merangin Sehat, Merangin Religius, dan Merangin Reformis. Anggaran juga dialokasikan untuk program strategis nasional, mulai dari makan bergizi gratis, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.
M. Syukur menegaskan penerapan prinsip money follows program serta efisiensi belanja rutin perkantoran, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Setiap perangkat daerah diminta memandang anggaran 2027 sebagai instrumen menghasilkan kinerja, bukan sekadar hak membelanjakan uang.
"Setiap perangkat daerah harus memandang anggaran tahun 2027 bukan semata-mata sebagai hak untuk membelanjakan anggaran, tetapi sebagai instrumen untuk menghasilkan kinerja dan pelayanan publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya," tegasnya.
Di balik rancangan Rp 1,61 triliun, Pemkab Merangin menyoroti surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026 tentang rancangan alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027. Gambaran umum surat itu mengindikasikan penyesuaian pengurangan transfer pusat ke Pemkab Merangin sekitar Rp 268 miliar.
Untuk menyiasati potensi penyempitan ruang fiskal, Pemkab Merangin membuka opsi pendanaan melalui skema pinjaman daerah. Dana itu diarahkan mempercepat pembangunan pada sektor pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Penyesuaian kebijakan anggaran selanjutnya dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
"Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita dituntut untuk semakin cermat dalam menetapkan prioritas, semakin disiplin dalam mengelola anggaran, semakin kuat dalam melakukan pengawasan, dan semakin berorientasi kepada hasil," pungkasnya.