JAMBI — Skema ini menyasar koperasi yang tergabung dalam Perhutanan Sosial dan pengelola mangrove. Pemerintah melihat potensi besar dari luasnya kawasan yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat. Data Kementerian LHK mencatat ada jutaan hektar hutan yang masuk skema perhutanan sosial, namun belum semuanya dimanfaatkan untuk kredit karbon.
Potensi Nilai Ekonomi dari Setiap Hektar Mangrove
Mangrove memiliki kemampuan serap karbon empat hingga lima kali lebih tinggi dibanding hutan tropis daratan. Koperasi pesisir yang mengelola mangrove bisa menjual kredit karbon dengan harga bervariasi, tergantung standar sertifikasi yang digunakan. Sebagai gambaran, harga karbon sukarela global saat ini berkisar antara USD 5 hingga USD 15 per ton CO2 ekuivalen.
“Koperasi perlu didampingi dalam proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi. Ini syarat mutlak agar unit karbonnya diakui pasar,” ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM dalam sebuah diskusi terbatas pekan lalu.
Tantangan Sertifikasi dan Biaya Verifikasi
Kendala utama ada pada biaya awal yang tidak murah. Proses validasi dan verifikasi oleh lembaga independen internasional bisa memakan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah per proyek. Pemerintah berencana menyediakan dana pendampingan melalui program kemitraan atau skema pembiayaan khusus untuk koperasi.
Selain itu, koperasi harus memiliki badan hukum yang jelas dan sistem tata kelola yang transparan. Pembeli karbon, baik korporasi nasional maupun asing, biasanya mensyaratkan kepastian hak kepemilikan lahan dan tidak adanya sengketa dengan masyarakat sekitar.
Dampak bagi Anggota Koperasi dan Ekosistem Bisnis
Jika skema ini berjalan, anggota koperasi tidak hanya mendapatkan bagi hasil dari penjualan kayu atau hasil hutan lainnya. Mereka juga akan menerima insentif dari jasa penyerapan karbon yang dihasilkan oleh pohon yang tetap tegak. Model bisnis ini diyakini bisa memperkuat ekonomi desa sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Dari sisi pasar, masuknya koperasi akan menambah suplai unit karbon dalam negeri. Saat ini bursa karbon Indonesia masih didominasi proyek dari perusahaan besar. Partisipasi koperasi bisa memperluas basis penjual dan membuat harga lebih kompetitif di masa depan.
