JAMBI — Abrasi di bantaran Sungai Batanghari terus mendekati fasilitas vital warga. Pos Damkar, instalasi PDAM, kantor kelurahan, jalan lingkungan, hingga permukiman warga di Kelurahan Pasir Panjang terancam tergerus jika tidak segera ditangani.
Kondisi itu mendorong Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E. bergerak cepat. Ia mengajak Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Ferdianto, Anggota DPRD Provinsi Jambi Sapuan Ansori, S.E., serta Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruq untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
Negara Harus Hadir Sebelum Bencana Terjadi
Kehadiran Komisi V DPR RI dalam peninjauan tersebut dinilai sebagai langkah penting. Tujuannya agar pemerintah pusat melihat langsung besarnya ancaman abrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
"Yang kami perjuangkan bukan sekadar pembangunan turap, tetapi perlindungan bagi masyarakat. Negara harus hadir sebelum bencana terjadi," ujar Kemas Faried.
Menurut Ketua DPRD Kota Jambi, abrasi di kawasan ini tidak bisa dianggap remeh. Jika dibiarkan, keselamatan warga terancam dan pelayanan publik bakal terganggu.
Empat Kawasan Prioritas Pembangunan Pengaman Tebing
Hasil peninjauan menunjukkan kebutuhan mendesak akan pembangunan pengaman tebing di sepanjang bantaran sungai. Kemas Faried menyebut sedikitnya ada empat kawasan yang membutuhkan penanganan serupa.
- Bosek
- Danau Teluk
- Kemingking Dalam
- Pasir Panjang
DPRD Kota Jambi berkomitmen mengawal aspirasi ini hingga masuk dalam program prioritas pemerintah pusat. Perjuangan ini dinilai krusial mengingat Sungai Batanghari merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi masyarakat Jambi.
Penanganan abrasi di bantaran sungai membutuhkan anggaran besar. Karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui skema APBN menjadi kunci utama merealisasikan pembangunan turap pengaman di empat lokasi tersebut.
