JAMBI — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, bersama pejabat manajerial dan non-manajerial mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik PASTI ADA SOLUSI Episode 10 secara virtual. Kegiatan yang digelar Jumat (7/8) itu berpusat di Sumba Room Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dan dihadiri jajaran Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.
Forum yang dipimpin langsung Menteri Hukum Supratman Andi Agtas ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Warga dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan, hingga masukan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum.
Kolaborasi Nasional dengan INTI Perluas Partisipasi Masyarakat
Episode kali ini terbilang istimewa karena menghadirkan kolaborasi nasional bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Sinergi ini diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam menyampaikan persoalan pelayanan hukum sekaligus memperkuat upaya merumuskan solusi yang tepat, cepat, dan berkeadilan.
Kegiatan berlangsung secara hybrid. Peserta bisa mengikuti langsung di lokasi maupun melalui Zoom Meeting dari masing-masing satuan kerja, sehingga ruang partisipasi semakin terbuka bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Target Integrasi 470 Layanan ke Super App PASTI
Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan forum ini menjadi bagian dari komitmen membangun pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menyebut tujuan utamanya adalah membedah akar permasalahan layanan hukum di lapangan secara transparan.
"Tujuan utama kita duduk bersama hari ini adalah untuk membedah akar permasalahan layanan hukum di lapangan secara transparan. Harapan kami, melalui ruang dialog terbuka ini, tidak ada lagi sekat atau jarak antara masyarakat dan Kementerian Hukum. Kami berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk dengan menghadirkan solusi yang cepat, pasti, dan berintegritas," tegas Supratman Andi Agtas.
Menteri Hukum juga memperkenalkan langkah strategis transformasi digital layanan hukum lewat pengembangan Super App PASTI. Sebanyak 470 layanan hukum akan diintegrasikan ke dalam satu aplikasi yang dijadwalkan resmi diluncurkan pada 1 September 2026. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan Kementerian Hukum secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
Responsif dan Transparan Jadi Prioritas Kemenkum
Forum PASTI ADA SOLUSI sendiri merupakan agenda rutin Kementerian Hukum untuk menjaring keluhan publik. Melalui forum ini, kementerian menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Bagi warga Jambi yang memiliki persoalan layanan hukum, forum ini menjadi salah satu kanal penyampaian pengaduan yang bisa diakses. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi turut berperan aktif dalam menindaklanjuti setiap masukan yang masuk dari masyarakat di tingkat daerah.
