JAMBI — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jambi, Mustaharuddin, mendesak Pemerintah Provinsi Jambi menjamin transparansi dan efektivitas penggunaan dana bantuan pusat untuk penanggulangan karhutla. Dana Rp30 miliar itu dibagi ke empat OPD teknis dengan porsi berbeda. Fraksi PKS menilai ukuran keberhasilan bukan pada besarnya serapan anggaran, melainkan pada seberapa jauh persoalan karhutla bisa ditangani.
Mustaharuddin mempertanyakan langsung manfaat anggaran tersebut bagi warga. Menurut dia, publik berhak tahu hasil nyata dari kucuran dana sebesar itu.
"Masyarakat tentu ingin tahu, Rp30 miliar ini menghasilkan apa? Fraksi PKS mengingatkan agar anggaran ini benar-benar bekerja di lapangan. Ukurannya bukan hanya berapa besar yang terserap, tapi seberapa besar persoalan karhutla bisa kita gecah dan tangani," ujarnya.
Rincian Alokasi Rp30 Miliar ke 4 OPD Penerima
Pembagian anggaran menyentuh empat instansi dengan peran masing-masing. BPBD Provinsi Jambi menerima porsi terbesar, disusul RSUD Raden Mattaher dan dua dinas teknis lainnya.
- BPBD Provinsi Jambi: Rp18 miliar lebih
- RSUD Raden Mattaher: Rp6,5 miliar
- Dinas Kesehatan: Rp2,8 miliar lebih
- Dinas Kehutanan: Rp1,8 miliar
Skema pembagian itu, kata Mustaharuddin, harus dibarengi penetapan sasaran kinerja yang konkret. Evaluasi ketat wajib dilakukan agar setiap instansi penerima alokasi bekerja sesuai peran masing-masing.
BPBD hingga Dinas Kehutanan Diminta Punya Ukuran Keberhasilan Jelas
Fraksi PKS menyoroti kesiapan tiap OPD dari sisi personel, peralatan, dan mobilitas. BPBD dituntut lebih kuat menghadapi kobaran api di lapangan. Sektor kesehatan diminta siap melindungi warga terdampak asap.
"BPBD harus semakin kuat dari sisi personel, peralatan dan mobilitas. Sektor kesehatan harus siap memberi perlindungan pada masyarakat terdampak asap. Dinas Kehutanan harus memperkuat pencegahan, terutama di kawasan rawan dan lahan gambut. Semua harus punya ukuran keberhasilan jelas," tegas Mustaharuddin.
Dinas Kehutanan mendapat penekanan khusus pada penguatan pencegahan di area gambut. Kawasan itu selama ini menjadi titik rawan yang sulit dipadamkan begitu api membesar.
Pencegahan Dini Jadi Kunci, Jangan Tunggu Api Membesar
Kehadiran pemerintah di tengah krisis udara dinilai tidak boleh sebatas bertindak saat kobaran api sudah membesar. Penanganan mutlak bertumpu pada kesiapsiagaan deteksi dini dan tindakan pencegahan di lapangan. Fasilitas pendukung seperti embung air di area gambut dan kesiapan armada pemadam wajib dioptimalkan.
Peran aktif patroli rutin bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) juga harus menjadi prioritas. Mustaharuddin mengingatkan pola respons yang lambat hanya memperbesar kerugian warga.
"Jangan sampai selalu datang setelah api membesar. Pencegahan harus diperkuat. Kalau sumber air tersedia, peralatan siap, masyarakat dilibatkan, dan deteksi dini berjalan, kita punya peluang lebih besar untuk mencegah kebakaran meluas," kata Mustaharuddin.
Dampak Asap Lumpuhkan Kesehatan hingga Sekolah dan Ekonomi
Ancaman bencana asap tidak boleh dipandang sepele. Dampaknya melumpuhkan berbagai sektor kehidupan publik, mulai dari gangguan kesehatan hingga terhentinya proses belajar mengajar dan roda ekonomi. Skema penggunaan dana bantuan Rp30 miliar karena itu wajib dibuka terang benderang ke publik.
Kinerja instansi terkait bakal terus dipantau berdasarkan hasil nyata pengurangan titik panas di area rawan. Fraksi PKS ingin masyarakat bisa melihat langsung manfaat anggaran itu ketika karhutla terjadi.
"Kami ingin masyarakat bisa melihat manfaatnya. Ketika terjadi karhutla, respons harus lebih cepat. Ketika kualitas udara memburuk, pelayanan kesehatan harus siap. Yang paling penting, titik api harus bisa dicegah sebelum berkembang menjadi kebakaran besar," jelas Mustaharuddin.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Pengawasan Setiap Rupiah
Penuntasan bencana lingkungan tahunan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, sektor swasta, hingga elemen masyarakat disebut sebagai kunci utama. Seluruh dinas terkait diimbau tidak bekerja terpisah dan membangun koordinasi solid.
Pengawasan ketat akan terus dijalankan demi memastikan setiap rupiah anggaran kembali untuk kepentingan publik. Alokasi Rp30 miliar dipandang sebagai amanah besar negara yang harus dipertanggungjawabkan penuh.
"Karhutla tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD saja. Ini pekerjaan bersama. Fraksi PKS akan terus mengawal, agar bantuan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jambi," pungkas Mustaharuddin.
"Anggaran harus bekerja untuk rakyat," tegas Ketua DPW PKS Jambi itu.
