KUALA TUNGKAL — Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) mendesak pembentukan tim audit independen untuk mengusut tuntas kematian dokter internship Myta Aprilia Azmy yang bertugas di RSUD KH Daud Arif, Jambi. Ketua MGBKI Budi Iman Santoso menegaskan wafatnya dr Myta merupakan sinyal keras adanya kegagalan sistemik dalam perlindungan tenaga medis muda.
Kasus ini mencuat setelah dr Myta dilaporkan meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di Palembang. MGBKI menilai kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai insiden individual, melainkan kegagalan tata kelola pendidikan kedokteran, supervisi klinis, dan keselamatan kerja yang fatal.
Budi Iman Santoso menyatakan bahwa peserta pendidikan kedokteran, termasuk dokter internship dan residen, bukanlah tenaga kerja murah. Mereka tidak boleh dibebani tanggung jawab pelayanan tanpa perlindungan, supervisi, serta jaminan keselamatan yang memadai dari pihak rumah sakit wahana.
"Setiap kejadian kritis atau kematian peserta pendidikan dalam tugas harus diperlakukan sebagai potensi kegagalan sistem sampai terbukti sebaliknya. Tidak boleh ada victim blaming, intimidasi atau penutupan informasi," ujar Budi dalam konferensi pers, Minggu (3/4).
MGBKI menolak keras segala bentuk eksploitasi, termasuk jam kerja yang tidak manusiawi dan penugasan tanpa supervisi adekuat. Pihaknya mencium adanya pembiaran terhadap kondisi kesehatan peserta didik yang justru berujung pada fatalitas medis.
Kolega korban mengungkap fakta memprihatinkan mengenai beban kerja dr Myta sebelum mengembuskan napas terakhir. Ketua Umum IKA FK Unsri, Achmad Junaidi, menyebut korban diduga tetap dipaksa menjalani jadwal jaga meski kondisi fisiknya mulai menurun sejak Maret 2026.
"Dokter Myta telah melaporkan gejala sakit, namun tetap dijadwalkan jaga malam dalam kondisi sesak napas dan demam tinggi," kata Junaidi mengutip temuan lapangan.
Kondisi dr Myta dilaporkan terus memburuk hingga saturasi oksigennya anjlok di bawah 80 persen. Korban akhirnya dirujuk ke ICU RSUP Dr Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat komplikasi medis yang dialaminya.
MGBKI mendesak Kementerian Kesehatan, KKI, serta institusi pendidikan terkait untuk segera melakukan audit transparan. Audit ini harus mencakup kronologi kejadian, sistem supervisi di RSUD KH Daud Arif, ketersediaan obat, hingga budaya kerja yang menyertai insiden tersebut.
Pihak Majelis Guru Besar juga menuntut penghentian segala bentuk ancaman administratif terhadap peserta didik yang menyuarakan isu keselamatan kerja. Budi menegaskan tidak boleh ada sanksi seperti perpanjangan masa pendidikan bagi mereka yang berani melapor.
"Keempat menuntut perlindungan hukum, etik, dan akademik bagi peserta pendidikan," jelas Budi mengenai poin pernyataan sikap MGBKI.
Sebagai langkah jangka panjang, MGBKI mendorong reformasi nasional terhadap sistem internship dan pendidikan klinik di Indonesia. Penataan ulang ini meliputi penetapan batas jam kerja yang ketat, rasio supervisi yang jelas, serta jaminan kesehatan kerja bagi para dokter muda.
Langkah ini dinilai mendesak agar lingkungan belajar bagi dokter muda menjadi lebih aman dan terukur. Reformasi tersebut juga harus mencakup mekanisme evaluasi berkala terhadap rumah sakit yang menjadi wahana pendidikan guna mencegah terulangnya tragedi serupa.
IKA FK Unsri sendiri telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan pada 30 April 2026 untuk mengawal kasus ini. Mereka mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap pengelola rumah sakit di Jambi jika terbukti melanggar prosedur keselamatan kerja tenaga medis.