JAMBI — Forum Selaras Migas yang diinisiasi Pertamina EP Field Jambi dan PHE Jambi Merang memperkuat sinergi lintas sektor guna menertibkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di wilayah operasi hulu migas. Langkah strategis ini diambil untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat terhadap aset negara tanpa mengabaikan aspek keselamatan operasional.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel BW Luxury Jambi tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forkopimca hingga instansi penegak hukum. Fokus utamanya adalah menyatukan persepsi mengenai legalitas penggunaan lahan atau fasilitas negara oleh pihak ketiga maupun pemerintah daerah agar tetap sesuai koridor regulasi yang ketat.
Pjs GM Pertamina Hulu Rokan Zona 1, Tedjo Soemantri menekankan bahwa industri hulu migas merupakan sektor strategis nasional yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan aset yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus mengikuti prinsip tata kelola yang baik (good governance) di bawah pengawasan SKK Migas.
"Di tengah meningkatnya kebutuhan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik dan pengembangan ekonomi daerah, kita dihadapkan pada tantangan untuk memastikan setiap pemanfaatan tetap berada dalam koridor hukum serta tidak mengganggu keselamatan dan keberlangsungan operasi hulu migas," ujar Tedjo.
Ia menambahkan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama mengingat banyak fasilitas migas yang lokasinya bersinggungan langsung dengan permukiman warga. Kondisi tersebut menuntut pengawasan ketat serta komunikasi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan guna meminimalkan risiko kecelakaan di area operasional.
Wali Kota Jambi, Maulana memberikan apresiasi terhadap forum koordinasi ini. Menurutnya, aset negara yang dikelola oleh Pertamina harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan SELARAS MIGAS ini. Pembahasan terkait Barang Milik Negara yang dikelola oleh Pertamina harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah," kata Maulana.
Maulana menilai kehadiran seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari DJKN Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Korem 042/Garuda Putih, dan Kejaksaan Tinggi Jambi, menjadi momentum penting untuk mempercepat sinkronisasi kebijakan. Ia juga menyoroti kontribusi Pertamina melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dirasakan manfaatnya oleh warga.
Forum ini juga menjadi wadah bagi SKK Migas dan KKKS untuk mensosialisasikan tata kelola BMN yang transparan dan akuntabel. Peserta diajak memahami bahwa seluruh aset yang digunakan dalam kegiatan migas adalah milik negara yang penggunaannya diatur secara spesifik oleh undang-undang guna menjaga penerimaan negara.
Melalui kolaborasi yang solid antara Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi keamanan, diharapkan operasional migas di Jambi dapat berjalan lancar. Keselarasan pemahaman ini menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara tertib dan aman.