Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ahmad Dedi, sebagai saksi kasus suap importasi barang pada Jumat (8/5). Langkah ini dinilai strategis untuk membongkar simpul mafia kepabeanan yang diduga melibatkan jaringan oknum internal dan pihak swasta dalam skala luas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan pihak-pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam skandal suap importasi. Ahmad Dedi, mantan pejabat di instansi tersebut, dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk memberikan keterangan terkait dugaan penerimaan uang dari pihak swasta.
Juru Bicara KPK, Budi, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Ahmad Dedi difokuskan pada hubungannya dengan PT Blueray (BR). Penyidik mendalami adanya dugaan aliran dana yang masuk ke kantong pribadi mantan pejabat tersebut guna memuluskan proses administrasi masuknya barang-barang impor ke wilayah Indonesia.
"Penyidik hari ini melakukan pemanggilan terhadap saksi AD untuk mendalami terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan dari PT BR. Hal ini berkaitan dengan pengurusan importasi barang atau pengurusan bea masuk," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Pihak lembaga antirasuah memastikan tidak akan berhenti pada keterangan satu saksi. Fakta-fakta yang muncul dalam proses pemeriksaan ini akan diintegrasikan dengan keterangan saksi lain serta bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan para tersangka sebelumnya. KPK berupaya menyusun konstruksi hukum yang kuat untuk menjerat aktor-aktor lain yang terlibat dalam lingkaran suap ini.
Pemeriksaan terhadap Ahmad Dedi mendapat perhatian dari Indonesia Audit Watch (IAW). Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menilai sosok Dedi merupakan pintu masuk krusial bagi KPK untuk memetakan struktur mafia di sektor kepabeanan. Meski sudah memasuki masa pensiun, mantan pejabat seperti Dedi diduga masih memiliki pengaruh besar dalam mengatur celah pengawasan.
"KPK sudah terlihat komitmennya untuk membongkar orang-orang yang menurut analisa kami mafia bea cukai. Sebab dia (Dedi) mantan orang dalam yang walau sudah pensiun masih mampu memiliki pengaruh," kata Iskandar Sitorus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Iskandar menambahkan bahwa praktik mafia di sektor ini sulit diberantas karena para pemainnya memahami detail mekanisme teknis hingga kelemahan sistem pengawasan internal. IAW mendesak KPK untuk menerapkan pasal pemerasan guna mendorong para penyedia jasa pengiriman barang (forwarder) berani bersuara. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang selama ini menjadi korban namun enggan melapor karena tekanan jaringan yang sudah menggurita selama puluhan tahun.
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari lalu. Hingga saat ini, otoritas hukum telah menetapkan enam tersangka awal, termasuk Rizal yang menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC periode 2024-2026. Para tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat sejak Oktober 2025 untuk mengatur jalur importasi ilegal.
Selain Rizal, daftar tersangka meliputi sejumlah pejabat struktural di DJBC, antara lain:
Dari pihak swasta, KPK menahan John Field selaku pemilik PT Blueray, beserta manajer operasional dan ketua tim dokumen perusahaan tersebut. Budiman Bayu Prasojo sendiri merupakan tersangka terbaru yang ditangkap di kantor pusat DJBC, Jakarta Timur, pada 26 Februari. Ia diduga mengelola uang dari para pengusaha produk kena cukai dan importir sejak akhir 2024.
KPK kini tengah menelaah lebih lanjut keterkaitan Ahmad Dedi dengan lingkar kekuasaan yang lebih tinggi. Pendalaman ini bertujuan memastikan apakah ada upaya keberlanjutan bisnis mafia agar tetap eksis di tengah pergantian kepemimpinan di instansi kepabeanan tersebut.