SAROLANGUN — Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE memimpin rapat koordinasi TKPKD Kabupaten Sarolangun tahun 2026 di Aula Bappeda, Kamis (25/6/2026). Rakor ini dihadiri perwakilan BPS Sarolangun, Asisten I Sarolangun Muliyadi, Kepala Bappeda Ali Umar, Kadis Sosial Muhammad Idrus, pimpinan Bank Jambi Cabang Sarolangun Ardian Setiawan, para camat, dan kepala OPD terkait.
Gerry mengungkapkan data terbaru yang menjadi perhatian serius: angka kemiskinan di Sarolangun naik signifikan. Pada 2024 tercatat sekitar 20 ribu jiwa, namun pada 2025 melonjak menjadi 28 ribu jiwa. “Kemiskinan merupakan persoalan kompleks karena berkaitan dengan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kependudukan,” ujarnya.
Wabup menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dibebankan hanya pada dinas teknis. Seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan harus bersinergi. “Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun dan menjadi tanggung jawab bersama,” kata Gerry dalam sambutannya.
Gerry berharap kolaborasi yang kuat dan pemanfaatan data akurat bisa membuat program bantuan pemerintah lebih terarah. Dengan data yang valid, bantuan sosial diharapkan tidak lagi salah sasaran dan mampu menekan angka kemiskinan yang terus meningkat. “Dengan sinergi yang kuat serta data yang akurat, kita berharap bantuan pemerintah dapat tepat sasaran,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan melaporkan capaian positif. Kabupaten Sarolangun telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebesar 100,3 persen. Artinya, jaminan kesehatan sudah menjangkau lebih dari seluruh target penduduk prioritas di daerah tersebut.
Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama. Seluruh peserta rapat menyatakan dukungan dan kesepakatan untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sarolangun.
Pemkab Sarolangun akan mengoptimalkan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai acuan utama. Program intervensi dari berbagai OPD akan diselaraskan agar tidak tumpang tindih dan tepat menyasar keluarga miskin.
TKPKD melibatkan Bappeda, Dinas Sosial, BPS, perwakilan perbankan seperti Bank Jambi, seluruh camat, serta OPD terkait. Sinergi lintas sektor ini dianggap penting karena kemiskinan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.
Rakor ini menjadi awal koordinasi tahun 2026. Pemkab Sarolangun menargetkan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan segera diimplementasikan setelah data akurat dari masing-masing OPD terkumpul.