JAMBI — Roda ekonomi sektor riil di Jambi mulai tersendat. Efek domino dari pemangkasan anggaran pemerintah pusat dan skema penundaan penyaluran transfer ke daerah (TKD) mulai terasa di lapangan. Para kontraktor, pemilik toko material, hingga pelaku UMKM mengeluhkan omzet yang terus menurun.
Kondisi ini mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Jambi di Hotel Aston, Kamis (25/6/2026). Hadir Kepala Bakeuda Agus Springadi, Kepala Dinas Perkim Nasroel, serta pengurus BPD GAPENSI Jambi dan GAPEKNAS Jambi.
Ketua BPD GAPENSI Jambi, Ritas Mariyanto, mengatakan perlambatan pembangunan infrastruktur memberikan dampak berantai. Bukan cuma kontraktor besar, toko bangunan dan UMKM juga merasakan penurunan daya beli masyarakat.
"Kami berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran dan skema tunda salur transfer ke daerah agar pergerakan sektor riil dapat kembali berjalan optimal," ujar Ritas dalam forum tersebut.
Dalam FGD itu terungkap data yang cukup ironis. Kepala Bakeuda Agus Springadi menyebutkan, pada 2025 telah direalisasikan 178 paket pekerjaan jasa konstruksi. Sementara pada 2026 direncanakan sebanyak 371 paket. Namun, dari jumlah itu, tidak ada satu pun yang melibatkan asosiasi jasa konstruksi seperti GAPENSI dan GAPEKNAS.
Dr. (C) Asari Syafii, M.H., menegaskan bahwa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi secara tegas mengatur pelibatan asosiasi. Pasal 9 dan 10 undang-undang itu mewajibkan koordinasi antara pemerintah dan asosiasi dalam proyek yang menggunakan anggaran negara.
"Ironisnya, tidak satu pun paket tersebut melibatkan maupun dikoordinasikan dengan asosiasi jasa konstruksi, padahal regulasi beserta aturan turunannya telah mengamanatkan adanya pelibatan dan koordinasi lintas institusi," kata Asari.
BPD GAPENSI Jambi meminta Presiden Prabowo Subianto mengembalikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah dan tidak disentralisasikan. Menurut mereka, dalam dua tahun terakhir efek berganda (multiplier effect) ekonomi di daerah terus menurun.
Sementara itu, Kepala Bakeuda Agus Springadi menegaskan bahwa APBD harus terus berputar di daerah karena bersumber dari pajak masyarakat Jambi. "Realisasi APBD harus mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah sehingga dapat menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi," ujarnya.
Kepala Dinas Perkim Provinsi Jambi, Nasroel, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk terus bersinergi. Pihaknya mengakui bahwa proyek infrastruktur menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi lokal yang kini tengah tertekan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan pemerintah pusat akan mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran dan skema tunda salur. Namun, desakan dari asosiasi konstruksi di Jambi terus menguat seiring melambatnya aktivitas ekonomi di lapangan.