JAKARTA — Organisasi yang mewadahi petani sawit rakyat ini khawatir mandatori B50 justru menjadi beban baru bagi petani, bukan solusi transisi energi yang berkeadilan. POPSI menilai selama ini seluruh konsekuensi pembiayaan program biodiesel terus dibebankan ke petani sebagai pemasok bahan baku utama.
“Program biodiesel harus menjadi kebijakan yang memberi manfaat bagi seluruh pelaku industri sawit, terutama petani sebagai penyedia bahan baku utama,” kata Mansuetus Darto dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
Darto meminta pemerintah tidak terburu-buru menaikkan campuran biodiesel dari B35 ke B50 tanpa kajian komprehensif. POPSI mengusulkan evaluasi mencakup dampak terhadap harga TBS, keberlanjutan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), kemampuan fiskal negara, daya saing ekspor sawit Indonesia, inflasi komoditas turunan sawit, serta kesejahteraan petani.
“Ketahanan energi nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kesejahteraan jutaan petani sawit,” ujar Darto.
Alih-alih memaksakan target pencampuran tinggi secara kaku, POPSI mengusulkan skema flexi blending dengan B30 sebagai batas minimum. Peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan produksi CPO nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal, dan kebutuhan energi dalam negeri.
“Jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, maka yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan, melainkan tekanan berlapis terhadap petani sawit Indonesia,” kata Darto.
Peneliti Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai pilihan kebijakan bukan sekadar B50 ya atau tidak. Menurutnya, B50 yang dijalankan secara berkelanjutan bisa berbeda hasilnya dengan B50 yang dipaksakan tanpa reformasi struktural.
“Pilihannya bukan B50 ‘ya atau tidak’; melainkan B50 murni versus B50 yang dijalankan dengan sustainable,” kata Yayan.
Ia menambahkan, mandat B50 sebagai upaya kedaulatan energi akan memberikan beban multidimensi—dari sisi fiskal hingga tekanan harga pangan—jika tidak memperhatikan keberlanjutan. Sebaliknya, jika dikombinasikan dengan peningkatan produktivitas pekebun rakyat, penggunaan bahan baku dari limbah seperti minyak jelantah, dan fleksibilitas campuran, kebijakan itu justru bisa memberi manfaat.
POPSI berharap pemerintah mendengar aspirasi petani sebelum mengambil keputusan final soal B50. Sebab, bagi petani sawit di Jambi dan daerah sentra lainnya, harga TBS adalah nyawa ekonomi mereka.