JAMBI — Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang mengungkapkan bahwa pengadaan tanah untuk Tol Jambi–Rengat fase pertama baru mencapai 9 persen. Meski demikian, sembilan desa terdampak sudah masuk dalam tahap pembebasan: enam desa di Muaro Jambi, dua desa di Batang Hari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat.
Proses pengadaan tanah ditargetkan rampung dalam sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan selesai. "Saat ini kami bersama BPN terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar pembebasan lahan berjalan lancar," ujar Robert dalam rapat yang dihadiri perwakilan Islamic Development Bank (IsDB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Ruas tol yang melintasi Muaro Jambi, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Barat ini dibagi dalam empat paket: 1A, 1B, 2A, dan 2B. Salah satu paket khusus difokuskan untuk pembangunan Jembatan Batanghari sebagai struktur utama. "Ruas tersebut akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung," kata Robert.
Dua simpang susun ini diharapkan memudahkan akses masuk dan keluar tol bagi warga di kawasan Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat, sekaligus mendorong konektivitas jalur lintas timur-sumatera.
Pemerintah bersama mitra pendanaan menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi warga yang lahannya terkena proyek. Mekanisme keluhan dan konsultasi rutin dengan pemerintah desa juga dibuka. Dari sisi lingkungan, langkah mitigasi mencakup pengendalian debu, kebisingan, keselamatan kerja, perlindungan habitat, serta penyediaan akses masyarakat melalui underpass atau overpass jika jalan warga terdampak.
Pembangunan tol ini menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Jambi dengan Rengat. Diharapkan setelah beroperasi, waktu tempuh dari Jambi ke Merlung yang biasanya memakan waktu lebih dari dua jam bisa dipangkas signifikan.