BUNGO — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bungo mencatat gelombang pensiun ASN pada 2026 tidak hanya didominasi guru. Dari total 179 pegawai yang purnatugas, rinciannya terdiri atas 15 pejabat struktural, 56 tenaga teknis, dan 15 tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas, Dinas Kesehatan, hingga rumah sakit daerah.
Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, dan Kesejahteraan BKPSDMD Kabupaten Bungo, Afrizal Nurdin, menyebut tingginya angka pensiun pada formasi guru menjadi perhatian serius. Pasalnya, penggantian pegawai tidak bisa serta-merta dilakukan dengan mengangkat tenaga honorer di luar ketentuan yang berlaku.
Afrizal menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tidak memiliki ruang untuk mengangkat tenaga honorer baru. Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi satu-satunya jalur resmi yang tersedia, namun prosesnya menunggu kebijakan dan formasi dari pemerintah pusat.
"Tenaga fungsional guru yang akan pensiun berjumlah 93 orang, terdiri atas guru SD maupun SMP," ujar Afrizal. Ia menambahkan, untuk menutup kekosongan sementara, sekolah dan instansi terkait disarankan memanfaatkan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
Skema penggunaan TKS dinilai menjadi solusi paling memungkinkan di tengah keterbatasan anggaran dan regulasi. Pembiayaan untuk tenaga sukarela tersebut dapat dialokasikan melalui komite sekolah atau sumber pendanaan resmi lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dengan begitu, proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ditinggalkan guru pensiun diharapkan tetap berjalan optimal. Hal yang sama juga berlaku di fasilitas kesehatan, mengingat 15 tenaga medis yang purnatugas tersebar di beberapa unit pelayanan.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antara sebelum pemerintah pusat membuka kembali penerimaan ASN secara reguler. Para kepala sekolah dan dinas terkait diminta segera memetakan kebutuhan tenaga di lingkungannya masing-masing agar proses mutasi atau rekrutmen TKS bisa dilakukan lebih awal.
Langkah ini dinilai krusial, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil di Kabupaten Bungo yang kerap kesulitan mencari tenaga pengajar pengganti. Jika tidak diantisipasi, dikhawatirkan sejumlah kelas akan kekurangan guru pada tahun ajaran baru mendatang.