TANJUNG JABUNG BARAT — Pelantikan 10 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah. Bupati Anwar Sadat menilai rotasi ini bukan sekadar pergantian posisi atau kenaikan jenjang karier.
Ia menyebut pelantikan sebagai momentum peneguhan komitmen dan pemberian amanah. Pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi, memahami tugas dan fungsi jabatan, serta membangun koordinasi lintas perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Anwar Sadat menekankan bahwa kewenangan yang melekat pada jabatan tidak boleh digunakan semena-mena. Semakin tinggi jabatan, menurutnya, semakin besar tanggung jawab dan tuntutan kinerja yang harus dipenuhi.
"Jabatan adalah amanah, bukan hak. Jabatan merupakan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kewenangan yang dapat digunakan sesuka hati. Semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab dan tuntutan kinerja yang harus dipenuhi," tegas Bupati.
Ia meminta pejabat tidak berhenti pada rutinitas dan menggugurkan kewajiban. Pejabat dinilai harus mampu menghadirkan solusi, menghasilkan perubahan, serta mendorong kemajuan organisasi dan daerah.
Perhatian khusus diberikan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda yang baru dilantik. Bupati mengingatkan sektor PBJ memiliki posisi strategis sekaligus risiko tata kelola yang tinggi.
Seluruh proses pengadaan diminta berjalan terbuka, kompetitif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anwar juga melarang adanya intervensi, konflik kepentingan, praktik persekongkolan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam setiap tahapan.
"Saya tidak ingin ada pejabat yang bermain-main dengan kewenangan pengadaan. Jangan hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi pastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat," tegasnya.
Prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi syarat yang harus dipegang pejabat PBJ. Bupati menuntut pejabat tidak hanya paham regulasi, tetapi juga punya integritas kuat menjaga pemerintahan yang bersih.
Penekanan lain diberikan kepada Direktur RSUD Suryah Khairuddin. Bupati menilai keberhasilan rumah sakit tidak cukup diukur dari pendapatan, pembangunan fisik, atau kelengkapan fasilitas.
Ukuran yang lebih penting, menurut Anwar, adalah kualitas pelayanan, keselamatan pasien, kepuasan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap layanan rumah sakit daerah. Direktur baru diminta menjadikan empat hal itu sebagai acuan utama dalam mengambil kebijakan.
Pelantikan 10 pejabat manajerial ini menutup rangkaian penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat. Kinerja para pejabat akan menjadi penentu apakah target pelayanan publik dan pembangunan daerah bisa tercapai sesuai jadwal.