JAMBI — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyiapkan 25.380 pendamping desa di 37 provinsi sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk membantu warga mendaftar dan memperbaiki data penerima bantuan sosial. Warga yang belum terdaftar atau merasa datanya salah bisa memanfaatkan pendamping desa di wilayahnya masing-masing. Perluasan program ini dibahas dalam rapat tingkat menteri di Kementerian Sosial, Jakarta, dan ditargetkan tuntas pendataannya hingga akhir 2026.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyatakan siap mendukung penuh perluasan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang menjadi prioritas nasional. Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyebut pihaknya akan berperan sebagai penyedia data pendukung untuk memperkuat penargetan, desain intervensi, dan efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis desa.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat tingkat menteri mengenai perluasan Perlinsos dan rencana implementasi tahun 2027 di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Peran Pendamping Desa sebagai Agen Perlinsos
Yandri menjelaskan, pendamping desa yang aktif saat ini hampir 26 ribu orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu dinilai relevan dengan kebutuhan perluasan Perlinsos.
"Kami memang punya pendamping desa, yang aktif sekarang hampir 26 ribu tersebar di seluruh Indonesia. Fungsinya memang sangat relevan dengan yang kita bahas hari ini," kata Yandri.
Ada enam tugas dan peran strategis yang akan dijalankan pendamping desa dalam mendukung Perlinsos:
- Fasilitasi identifikasi masyarakat rentan
- Penguatan akurasi data sosial
- Edukasi dan sosialisasi Program Perlinsos
- Fasilitasi akses layanan perlindungan sosial
- Penguatan pengawasan partisipatif
- Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat
Mengapa Data Bansos Perlu Diperbaiki
Perluasan Perlinsos disebut sebagai upaya menurunkan kemiskinan dan kerentanan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi kunci agar program ini inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menilai perluasan Perlinsos dilakukan untuk memberikan rasa keadilan dan kebersamaan bagi masyarakat Indonesia. Ia meminta semua kementerian/lembaga serta TNI dan Polri bersatu padu menyukseskan program ini.
"Intinya kami siap bergerak dan kami akan segera melakukan hal-hal teknis. Kita dukung penuh, kami akan bergerak cepat untuk perluasan Perlinsos," ujar Yandri.
Target Pendataan hingga Akhir 2026
Seluruh pihak diharapkan menjadi agen perluasan Perlinsos yang akan melakukan pendataan hingga akhir tahun 2026. Dengan begitu, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat pada 2027 bisa tepat sasaran.
Bagi warga yang ingin memastikan status penerima bantuan, pengecekan dapat dilakukan melalui kanal resmi Kementerian Sosial, seperti situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos dengan memasukkan NIK dan data wilayah. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan mekanisme pendataan dapat diakses melalui kantor desa atau pendamping desa setempat.
Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa pengurusan bantuan sosial dengan biaya tertentu. Pendaftaran dan perbaikan data penerima bansos tidak dipungut biaya. Laporkan dugaan penipuan atau pungutan liar ke kanal pengaduan resmi Kementerian Sosial.
