MERANGIN — Kesepakatan damai tercapai antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan para Temenggung Suku Anak Dalam (SAD) pada Senin (26/5/2026). Pertemuan yang difasilitasi langsung oleh Bupati M. Syukur ini menjadi titik akhir dari aksi unjuk rasa yang sebelumnya digelar oleh komunitas adat terpencil tersebut.
Dalam forum yang juga dihadiri Kepala BIN Merangin dan unsur Muspida setempat, Bupati memberikan penjelasan rinci terkait program bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI yang menjadi sumber persoalan. Para Temenggung yang sebelumnya mempertanyakan penyaluran bansos akhirnya menerima paparan tersebut.
Pemicu demonstrasi beberapa waktu lalu adalah miskomunikasi soal mekanisme dan penerima bantuan dari Kemensos. Masyarakat SAD mengira ada sejumlah hak mereka yang tidak tersalurkan atau bahkan diblokir oleh pihak tertentu.
Bupati M. Syukur menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah menahan atau mengalihkan bantuan tersebut. "Kami hadir untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan secara terbuka dan kekeluargaan agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan," ujarnya dalam pertemuan itu.
Bupati juga menyampaikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia meminta agar tidak ada lagi upaya provokasi yang mendorong masyarakat SAD melakukan tindakan melawan hukum.
"Kami menginginkan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merangin tetap kondusif," kata M. Syukur. Ia menambahkan bahwa semua persoalan seharusnya bisa diselesaikan melalui musyawarah dan dialog, bukan aksi di jalan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Setelah sesi tanya jawab dan klarifikasi, para Temenggung SAD menyatakan menerima penjelasan dari pemerintah daerah.
Kegiatan ditutup dengan foto bersama antara Bupati Merangin, unsur Muspida, Kepala BIN Merangin, dan para Temenggung. Momen itu menjadi simbol bahwa persoalan telah selesai secara damai tanpa ada lagi ganjalan.
Dengan tercapainya kesepahaman, distribusi bantuan sosial dari Kemensos dipastikan kembali berjalan normal. Masyarakat SAD di Merangin tidak perlu khawatir hak mereka akan terhambat.
Pemerintah daerah juga berkomitmen memperbaiki saluran komunikasi ke depan agar kesalahpahaman serupa tidak terulang. Forum musyawarah seperti ini akan dijadwalkan secara berkala.
Selain Bupati M. Syukur, hadir pula Kepala BIN Merangin serta jajaran Muspida. Kehadiran aparat intelijen negara dalam forum ini menunjukkan bahwa isu SAD mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah.
Para Temenggung yang hadir mewakili seluruh komunitas SAD di Kabupaten Merangin. Mereka menjadi ujung tombak dalam menyampaikan aspirasi warganya kepada pemerintah.
Pemerintah daerah akan memastikan data penerima bantuan sosial diperbarui secara transparan. Sosialisasi langsung ke komunitas SAD juga akan diperkuat agar tidak ada lagi celah misinformasi.
Bupati M. Syukur berharap seluruh masyarakat Merangin, termasuk SAD, bisa bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. "Semua persoalan bisa diselesaikan melalui musyawarah dan dialog," pungkasnya.