JAMBI — Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memimpin Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625. Kegiatan berlangsung di Ruang Paripurna Swarna Bhumi DPRD Kota Jambi, Selasa (2/6/2026).
Dalam sambutannya, Kemas Faried menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial. Momentum itu ia manfaatkan untuk merefleksikan capaian pembangunan dan tantangan yang masih harus diselesaikan.
"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Jambi yang semakin berkembang," ujar Kemas Faried.
Lima Ranperda dan Tiga Perubahan Kebijakan Diselesaikan DPRD
Sepanjang tahun 2025, DPRD Kota Jambi menghasilkan delapan produk hukum strategis. Produk-produk itu menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Delapan produk hukum tersebut meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2024, Ranperda APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026, dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, ada Ranperda RPJMD Kota Jambi Tahun 2025–2029 dan perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
DPRD juga menyelesaikan Ranperda Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Ranperda Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, serta Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Apa Dampak Kebijakan Ini bagi Warga Kota Jambi?
Kemas Faried menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dirumuskan DPRD bersama Pemerintah Kota Jambi selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Ia memastikan kebijakan itu tidak didasarkan pada kepentingan politik pragmatis.
"Kami terus berupaya agar pembangunan dan kebijakan yang diambil dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Jambi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Menurutnya, pembangunan harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah. Sinkronisasi dengan program Pemerintah Provinsi Jambi juga sangat penting mengingat posisi strategis Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi.
Mengapa Pemerataan Pembangunan Jadi Prioritas?
Kemas Faried mengakui bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Jambi masih belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh harapan masyarakat. Namun, hal tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
"Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Jambi, kami menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi," tutupnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga semangat persatuan dan gotong royong dalam membangun Kota Jambi yang lebih maju, modern, dan berdaya saing.
