Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengerahkan 873 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh kabupaten rawan di Provinsi Jambi. Langkah ini diambil seiring prediksi musim kemarau 2026 yang lebih kering dari biasanya, dengan puncak diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang.
JAMBI — Polda Jambi memetakan tujuh kabupaten sebagai zona rawan karhutla selama musim kemarau tahun ini. Wilayah itu meliputi Muaro Jambi, Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, dan Merangin.
Sebanyak 873 personel diterjunkan dalam Operasi Aman Nusa II-2026. Rinciannya, 373 personel dari Polda Jambi dan 500 personel dari jajaran Polres, yang tergabung dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi.
Puncak Kemarau Diprediksi pada Agustus 2026
Kepala Bidang Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan kesiapsiagaan ekstra diperlukan karena awal musim kemarau diprediksi mulai Juni dan memuncak pada Agustus 2026. Kondisi ini disebutnya berpotensi mengganggu ekosistem, kesehatan warga, dan stabilitas ekonomi daerah.
Data satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20 mencatat 3.632 hotspot selama periode 1 Januari hingga 23 Agustus 2026. Luas lahan yang terbakar pada rentang waktu yang sama mencapai 916 hektare.
Api di Lahan Gambut Sulit Dipadamkan Tuntas
Penanganan di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Selain luasnya area terbakar dan lokasi yang sulit dijangkau, karakteristik lahan gambut membuat api bertahan lama di bawah permukaan. Keterbatasan sumber air serta cuaca panas dan angin kencang turut mempercepat penyebaran api.
“Untuk mengatasi kondisi tersebut, strategi penanganan dilakukan melalui patroli rutin, pemanfaatan personel secara optimal, pemadaman water bombing, pembasahan lahan gambut secara berkelanjutan, pencarian sumber air, penyediaan embung portable dan mobil tangki, serta pembuatan sekat bakar dan kanal blocking,” kata Erlan.
Untuk titik api di lokasi yang tak terjangkau jalur darat, Satgas mengerahkan dukungan udara. Posko Udara yang melibatkan Polri, TNI, BPBD, BMKG, dan Basarnas bertugas melakukan monitoring hotspot, ground checking, dan pemadaman lewat water bombing.
Pemprov Siapkan Rp 3 Miliar dan Pinjamkan Alat Berat
Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar untuk penanganan karhutla tahun ini. Selain itu, kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) didorong lewat peminjaman alat berat kepada kelompok tani yang membuka lahan tanpa metode bakar.
Kesiapsiagaan diperkuat dengan penunjukan koordinator karhutla tingkat kabupaten/kota dari unsur BPBD bersama perwira TNI/Polri. Sebanyak 81 pos terpadu disiagakan, terdiri atas 11 pos dari APBD Provinsi Jambi dan 70 pos didanai perusahaan di wilayah tersebut.
62 Kasus Ditangani, 8 Orang Jadi Tersangka
Dari aspek penegakan hukum, hingga 24 Agustus 2026 tercatat 62 kasus karhutla dalam penanganan. Sebanyak 55 kasus masih tahap penyelidikan dan 7 kasus masuk penyidikan, dengan total 8 orang ditetapkan sebagai tersangka.
“Kapolda Jambi menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pencegahan menjadi hal utama melalui patroli, pemantauan hotspot, ground checking, sosialisasi serta kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana,” ujar Erlan.
Pada 24 Agustus 2026, Satgas mencatat 84 kegiatan pencegahan berupa sosialisasi, patroli, dan ground checking, serta 19 kegiatan pemadaman. Upaya ini berjalan bersama TNI, Manggala Agni, BPBD, MPA, dan unsur terkait lainnya.
