JAMBI — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi, Petrus Teguh Aprianto, menyebut tawaran penghasilan tinggi tanpa kejelasan prosedur masih menjadi modus utama yang menjerat warga ke dalam TPPO. Janji kehidupan lebih baik, kata dia, sering menutupi risiko besar saat proses keberangkatan dan penempatan kerja tidak lewat jalur resmi.
Petrus menilai ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme bekerja di luar negeri menjadi celah yang dimanfaatkan oknum. Celah itu dipakai untuk membujuk calon pekerja agar berangkat tanpa dokumen dan prosedur yang benar.
"Sudah banyak kasus yang terjadi di luar negeri. Warga negara kita tergiur iming-iming pekerjaan yang layak dan gaji besar, tetapi karena ketidaktahuannya akhirnya mau diajak ke sana dan menghadapi berbagai masalah," ujarnya.
Paspor Harus Sesuai Tujuan Perjalanan
Petrus meminta masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri mengikuti prosedur resmi. Pembuatan paspor pun harus disesuaikan dengan tujuan perjalanan yang sebenarnya, bukan tujuan yang direkayasa agar permohonan cepat disetujui.
Imigrasi Jambi, lanjut dia, akan menindak setiap pihak yang membawa atau menyalurkan seseorang secara tidak sesuai ketentuan. Jika ditemukan perusahaan atau badan usaha yang terindikasi melakukan penyaluran ilegal, persoalan itu dapat ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.
"Kalau mau umrah, umrah. Kalau mau wisata, wisata. Kalau mau bekerja, tentu ada prosedurnya tersendiri. Dokumen persyaratan dan tujuannya harus jelas," tegas Petrus.
Pengawasan Jaringan Perekrut Jadi Kunci Pencegahan
Pencegahan TPPO tidak cukup hanya dengan imbauan kepada masyarakat. Pengawasan terhadap jaringan perekrutan, perantara tenaga kerja, hingga pihak yang memberangkatkan calon pekerja dinilai sama pentingnya.
Menurut Petrus, warga perlu mendapat informasi yang jelas soal jalur penempatan pekerja migran Indonesia. Dengan begitu, mereka tidak mudah menjadi korban janji pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Imigrasi Jambi menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari pengawasan dokumen keimigrasian. Paspor yang diterbitkan dengan tujuan tidak sesuai berpotensi menjadi pintu masuk praktik penyaluran pekerja secara ilegal.
