JAKARTA — Sebanyak tiga rumah warga di Kelurahan Klender yang selesai direnovasi total menjadi lokasi peninjauan program Bedah Rumah. Andi Tenri Abeng datang bersama jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta untuk melihat kondisi hunian setelah perbaikan.
Fasilitas sertipikasi diberikan tanpa biaya kepada warga yang rumahnya masuk program tersebut. Skema ini menyasar sejumlah kategori tanah yang selama ini sulit dilegalkan.
Tanah Girik hingga Tanah Ulayat Bisa Difasilitasi
Kementerian ATR/BPN membuka fasilitasi sertipikasi untuk tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, dan tanah yang baru beralas girik. Cakupan itu memperluas jangkauan program ke warga yang dokumen tanahnya belum lengkap.
Andi menyebut peninjauan memperlihatkan langsung kondisi rumah yang sebelumnya tidak layak huni. Menurut dia, perbaikan bangunan perlu dibarengi pengamanan status tanah.
"Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini," ujar Andi Tenri Abeng.
15 Sertipikat PTSL Diserahkan di Kampung Boncos
Sehari sebelum peninjauan di Klender, Andi mendatangi lokasi Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, Sabtu 31 Oktober 2026. Di sana ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada penerima manfaat.
Penyerahan itu menjadi contoh konkret bagaimana urusan rumah dan urusan tanah dikerjakan berbarengan. Warga penerima Bedah Rumah tidak perlu mengurus sertipikat secara mandiri.
Maruarar Sirait Sebut Program Dikerjakan Lintas Kementerian
Menteri PKP Maruarar Sirait menilai keberhasilan Bedah Rumah bergantung pada kolaborasi antarlembaga. Setiap kementerian mengisi peran yang berbeda, dari perbaikan hunian sampai penguatan ekonomi keluarga.
"Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama sama. Kita membangun superteam bukan superman," kata Maruarar Sirait.
Andi menambahkan, pelaksanaan program butuh sinergi yang lebih kuat ke depan antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan pihak lain. "Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat," ujarnya.
Dari sisi penerima manfaat, dua hal yang paling menentukan adalah status tanah dan kelayakan bangunan. Kombinasi keduanya membuat rumah hasil renovasi bisa dihuni tanpa risiko sengketa di kemudian hari.
