JAMBI — Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Jonson Siagian selaku Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pimpinan, pejabat manajerial, pejabat nonmanajerial, serta seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Jambi dan Kanwil Kementerian HAM Jambi.
Dalam amanatnya, Jonson Siagian membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan bintang penuntun bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila, kata dia, harus terus dihidupi dan diwujudkan melalui tindakan nyata, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Pidato tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau ideologi yang hidup dan terus relevan dengan perkembangan zaman. Pancasila diharapkan tetap menjadi kekuatan pemersatu bangsa dalam menjaga keharmonisan sosial, memperkuat toleransi, menolak segala bentuk intoleransi, serta menangkal paham radikalisme yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Melalui momentum Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Kanwil Kementerian Hukum Jambi meneguhkan komitmennya untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Semangat Pancasila menjadi landasan dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jambi dan Kanwil Kementerian HAM Jambi dalam memperkuat semangat kebangsaan, menjaga persatuan, serta meningkatkan pengabdian kepada negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).