JAMBI — Pemerintah Kota Jambi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menandai raihan WTP ke-10 secara berturut-turut bagi Pemkot Jambi, sekaligus menjadi yang kedua pada masa kepemimpinan Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6). Dokumen diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Wali Kota Jambi Maulana yang hadir didampingi Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.
Kado Manis di Usia Kota Jambi ke-80
Wali Kota Maulana menyebut capaian tersebut sebagai hadiah istimewa bagi peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625. "Alhamdulillah, tahun ini Kota Jambi kembali memperoleh opini WTP. Ini merupakan raihan ke-10 secara berturut-turut dan menjadi kado manis bagi peringatan hari jadi Kota Jambi," ujarnya.
Menurut Maulana, mempertahankan opini WTP bukanlah pekerjaan mudah. Ia menekankan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja sama, komitmen, dan konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. "Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, baik jajaran penyelenggara pemerintahan maupun legislatif, yang telah menjalankan program-program pemerintahan dengan baik serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara akuntabel," kata Maulana.
Masih Ada Catatan dari BPK yang Harus Ditindaklanjuti
Meski meraih opini tertinggi, Wali Kota Maulana mengakui masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti. Hal ini menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan daerah ke depan. "Insya Allah seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK akan segera kami tindak lanjuti sebagai bagian dari perbaikan dan peningkatan kinerja keuangan daerah," tegasnya.
WTP Bukan Tujuan Akhir, Melainkan Fondasi Pembangunan
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, menjelaskan bahwa opini WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan Pemkot Jambi telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa opini ini bukanlah tujuan akhir. "Opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut Toha, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah. Dengan raihan ini, Pemkot Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan anggaran yang lebih baik, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah.
11 Kabupaten/Kota di Jambi Raih Opini WTP
Selain Kota Jambi, BPK juga memberikan opini WTP kepada sejumlah pemerintah daerah lainnya di Provinsi Jambi. Mereka adalah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Bungo, Merangin, dan Tebo. Capaian ini menunjukkan tren positif tata kelola keuangan di Provinsi Jambi secara keseluruhan.
