JAMBI — Gubernur Jambi Al Haris mendorong agar santunan yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak habis untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi diarahkan menjadi modal usaha. Gagasan ini disampaikan saat menerima audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat beserta jajaran di Rumah Dinas Gubernur, Selasa malam.
"Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah. Kami siap mendukung berbagai program yang dapat memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Al Haris dalam keterangan yang diterima redaksi.
Santunan Tidak Sekadar Bantuan Konsumtif
Menurut Al Haris, pemanfaatan santunan secara produktif berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga sekaligus mencegah munculnya kerentanan ekonomi baru setelah kehilangan pencari nafkah utama. Ia mengusulkan adanya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan hal ini.
Bank Indonesia, dinas terkait, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya disebut perlu dilibatkan untuk memberikan pendampingan kepada penerima manfaat. Tujuannya, penerima santunan tidak hanya mendapat uang tunai, tetapi juga keterampilan dan literasi keuangan.
BPJS Ketenagakerjaan Siap Kawal Implementasi
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyambut baik usulan tersebut. Ia menyebut perluasan cakupan kepesertaan merupakan langkah penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui kolaborasi tersebut, penerima manfaat diharapkan tidak hanya memperoleh perlindungan sosial, tetapi juga mendapatkan keterampilan, literasi keuangan, serta peluang untuk mengembangkan usaha produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Saiful.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Hendra Elvian menambahkan, pihaknya berkomitmen mendukung dan mengawal implementasi program bersama pemerintah daerah. "Perlindungan pekerja bukan hanya soal memberikan santunan ketika risiko terjadi, tetapi bagaimana program jaminan sosial dapat menjadi instrumen untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja," tegasnya.
Fokus pada Pekerja Rentan dan UMKM
Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas itu turut dihadiri Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato, Deputi Sekretariat Badan Irvansyah Utoh Banja, Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel Muhyidin, serta pejabat Pemprov Jambi. Gubernur Al Haris menekankan pentingnya peningkatan jangkauan program perlindungan sosial, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi.
Pemerintah Provinsi Jambi, kata Al Haris, memiliki tanggung jawab memastikan program jaminan sosial dapat menjangkau lebih banyak keluarga rentan, termasuk pekerja sektor informal dan pelaku UMKM. Hubungan kerja sama antara Pemprov Jambi dan BPJS Ketenagakerjaan selama ini dinilai sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan perlindungan melalui berbagai program bantuan pemerintah.
