JAMBI — Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, membuka langsung rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 kantor setempat. Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Merangin, Sukoso, serta Kepala Bagian Hukum Setda Merangin, Alex Sander.
Dua Ranperbup soal Batas Desa, Satu di Lembah Masurai
Dari enam rancangan yang dibahas, dua di antaranya menyasar wilayah pedesaan. Pertama, Ranperbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nilo Dingin di Kecamatan Lembah Masurai. Kedua, Ranperbup serupa untuk Desa Dalam di Kecamatan Tabir Selatan.
Dina Rasmalita menekankan bahwa substansi rancangan batas desa harus didukung data teknis yang tidak bisa ditawar. "Seperti peta, titik koordinat, dan kesesuaian dengan ketentuan penegasan batas administrasi wilayah," ujarnya dalam rapat tersebut.
Empat Ranperbup Lainnya: Dokumen Perencanaan Daerah
Selain batas desa, empat rancangan lainnya berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan. Meliputi Ranperbup tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027, Perubahan RKPD Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, serta perubahan atas Perbup Merangin Nomor 11 Tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2026.
Dina mengingatkan pentingnya konsistensi antar dokumen perencanaan. Menurutnya, hal ini untuk mencegah tumpang tindih kebijakan yang bisa menghambat program pembangunan di daerah.
Pengharmonisasian: Tahapan Krusial Sebelum Disahkan Bupati
Rapat ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah. Kanwil Kemenkum Jambi memastikan setiap rancangan memiliki dasar hukum yang tepat, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dan dapat diterapkan secara efektif.
Setiap norma yang dirumuskan juga harus memenuhi asas kejelasan rumusan dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Disepakati, hasil rapat ini akan menjadi bahan penyempurnaan redaksional maupun substansi keenam rancangan.
Kanwil Kemenkum Jambi berkomitmen mendukung pembentukan produk hukum daerah yang harmonis dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Merangin.
