MUARO JAMBI — Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Muaro Jambi untuk kesepuluh kalinya bukan lantas membuat DPRD setempat berpuas diri. Ketua DPRD Aidi Hatta justru mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK harus dibaca sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar piala prestasi.
“LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita membersihkannya bersama. DPRD Muaro Jambi siap menjadi sapunya,” kata Aidi Hatta usai menerima laporan dari Kepala BPK Perwakilan Jambi, Muhammad Toha Arafat.
Apa yang Sebenarnya Diinginkan Warga?
Menurut politikus yang dikenal vokal itu, masyarakat Muaro Jambi tidak terlalu peduli dengan istilah WTP atau WDP. Indikator keberhasilan bagi warga, kata dia, jauh lebih konkret: apakah jalan mulus, puskesmas punya stok obat, dan sekolah tidak bocor.
“Warga tidak peduli WTP atau WDP. Yang mereka tanyakan adalah jalan mulus atau tidak, puskesmas ada obat atau tidak, sekolah bocor atau tidak. Itu yang harus menjadi fokus kita,” ujarnya.
DPRD Bakal Bedah Setiap Rupiah Anggaran
Menyikapi catatan BPK, DPRD Muaro Jambi menyiapkan langkah konkret. Aidi Hatta menyebut pihaknya akan mengevaluasi secara detail penggunaan anggaran daerah agar temuan serupa tidak terulang di APBD Perubahan maupun APBD tahun depan.
“Setiap rupiah akan kami bedah ulang. Apa yang menjadi catatan BPK harus dipastikan tidak terulang lagi,” tegasnya.
Selain itu, fungsi pengawasan akan diperkuat dengan cara turun langsung ke lapangan. Aidi meminta seluruh komisi DPRD untuk tidak hanya bekerja di ruang rapat ber-AC.
“Saya minta seluruh komisi turun ke lapangan. Cek langsung proyek-proyek pembangunan, dengarkan keluhan masyarakat mulai dari Sungai Gelam hingga Kumpeh Ulu. Pengawasan harus dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Jadi Kunci
Aidi Hatta menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya bisa dicapai apabila legislatif dan eksekutif berjalan dalam satu visi. Pencapaian WTP ke-10 ini, menurutnya, harus menjadi pemicu untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, bukan justru membuat pemerintah lengah.
“Sinergi itu penting. DPRD siap mengawal, eksekutif siap menjalankan. Kalau keduanya berjalan sendiri-sendiri, yang rugi masyarakat,” pungkasnya.
