JAMBI — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi menunjukkan skala operasional yang masif. Hingga 2 Mei 2026, program ini telah menjangkau 446.087 penerima manfaat dengan melibatkan 205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 545 pemasok, dan 9.635 tenaga kerja.
Perputaran dana program diperkirakan mencapai Rp7,2 miliar per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4,1 miliar digunakan untuk membeli beras, daging ayam, telur, buah, sayuran, dan bahan pangan lainnya setiap hari.
Angka itu menunjukkan bahwa MBG telah menjadi ekosistem ekonomi baru di daerah. Bukan lagi sekadar program pembagian makanan, MBG membentuk permintaan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Stunting di Jambi Meningkat, MBG Jadi Bagian Intervensi Gizi
Di sisi lain, Jambi masih bergulat dengan persoalan gizi. Prevalensi stunting di provinsi ini dilaporkan meningkat dari 13,5 persen pada 2023 menjadi 17,1 persen pada 2024.
Meskipun MBG tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya instrumen penurunan stunting, program ini tetap menjadi bagian penting dari intervensi gizi. Terutama jika diintegrasikan dengan pelayanan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta pendidikan pola makan sehat.
Kontaminasi Bakteri di Sengeti: Pelajaran dari Mata Rantai Proses
Peristiwa di Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, pada Januari 2026 menjadi alarm. Hasil pemeriksaan menemukan kontaminasi bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada makanan yang dikonsumsi sejumlah siswa.
Evaluasi pemerintah daerah menemukan ketidakkonsistenan penerapan standar operasional, persoalan kebersihan pengolahan, serta jeda waktu memasak yang terlalu lama. Kejadian ini membuka titik rawan dalam rantai proses MBG, dari dapur hingga piring.
Proses tersebut mencakup pemilihan pemasok, pembelian bahan, penyimpanan, penyusunan menu, pengolahan, pengemasan, pengangkutan, hingga makanan dikonsumsi. Setiap mata rantai mengandung risiko. Bahan baku yang baik bisa menjadi tidak aman jika disimpan secara keliru. Masakan yang aman dapat terkontaminasi ketika dikemas. Makanan yang telah memenuhi standar bisa rusak jika terlalu lama dalam kendaraan distribusi.
Jarak dan Kondisi Geografis Jadi Tantangan Distribusi
Jambi memiliki karakter wilayah yang tidak seragam. Distribusi makanan di Kota Jambi tentu berbeda dengan distribusi ke permukiman yang tersebar di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Merangin, atau Sarolangun.
Kapasitas dapur tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah porsi. Jarak, waktu tempuh, kondisi jalan, cuaca, dan ketahanan jenis makanan harus ikut diperhitungkan. Evaluasi input harus bergeser dari pertanyaan "berapa banyak dapur telah tersedia" menjadi "berapa banyak dapur yang benar-benar aman dan layak melayani penerima".
Keberhasilan MBG Diukur di Lapangan, Bukan di Ruang Rapat
Skala nasional MBG memang besar. Hingga awal Maret 2026, program ini menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp268 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional. Namun, keberhasilan program pada akhirnya tidak ditentukan di ruang rapat pemerintah pusat.
Provinsi Jambi menjadi salah satu ruang penting untuk menguji apakah MBG benar-benar dapat bergerak dari sekadar program pembagian makanan menjadi program peningkatan gizi sekaligus penguatan ekonomi rakyat. Kualitas pelaksanaannya harus dibaca dari kenyataan di dapur-dapur pelayanan, sekolah, posyandu, rumah tangga, pasar desa, dan lahan pertanian di daerah.
