TEBO — Fraksi Golkar menilai penempatan dana BLUD di Bank Jambi akan mengoptimalkan fungsi bank pembangunan daerah. Mekanisme bagi hasil maupun bentuk kerja sama lainnya diminta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Evaluasi Pelayanan RSUD dan Fenomena Pasien Pulang Paksa
Di luar soal deposito, Fraksi Golkar menyoroti mutu pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo. Salah satu temuan yang mengemuka adalah masih adanya pasien yang memilih pulang paksa.
Manajemen rumah sakit didorong untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Tujuannya, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di RSUD tersebut bisa kembali meningkat.
CSR Perusahaan hingga Tarif PDAM Disorot
Di bidang pembangunan, Fraksi Golkar meminta Bapperida Kabupaten Tebo mengoptimalkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program CSR yang ada harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Fraksi Golkar juga mendukung rencana penyesuaian tarif Perumda Tirta Muaro. Penyesuaian ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Jambi dan diharapkan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati. Namun, dalam implementasinya, Pemkab Tebo diminta tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, asas keadilan, transparansi, serta peningkatan kualitas layanan air bersih.
Jalan 13 Desa Perintis dan Target PAD
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian. Fraksi Golkar kembali mengingatkan percepatan pembangunan Jalan 13 Desa Perintis di Kecamatan Rimbo Bujang. Jalan tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas warga dan jalur penunjang perekonomian daerah. Pemda didorong lebih aktif menjemput program dan sumber dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Golkar mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan sektor ekonomi potensial. Setiap investasi baru yang masuk diharapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Transformasi digital pemerintahan juga diminta dipercepat demi efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
Pendidikan Karakter dan Apresiasi Opini WTP
Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti kasus kekerasan seksual di pesantren dan perundungan yang sempat terjadi. Fraksi mengapresiasi langkah cepat Polres Tebo dalam mengungkap perkara tersebut dan meminta pemda memperkuat pendidikan karakter serta pengawasan di lingkungan pendidikan.
Fraksi Golkar turut mengapresiasi keberhasilan Pemkab Tebo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Meski begitu, seluruh rekomendasi BPK ditegaskan harus segera ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
