JAMBI — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius pada pengawasan penggunaan anggaran negara. Di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6), Prasetyo mengatakan pencegahan korupsi lebih diutamakan ketimbang menanggung kerugian yang timbul dari praktik ilegal. “Lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Pencegahan Lebih Murah dari Kerugian Korupsi
Prasetyo menegaskan tidak ada masalah jika konsekuensi dari pengawasan ketat membutuhkan tambahan anggaran. Menurut dia, semangat Presiden adalah memerangi budaya korupsi sejak awal. “Semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” kata Prasetyo.
Pemerintah membuka kemungkinan menambah anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai strategis mengingat potensi kerugian negara akibat korupsi kerap jauh lebih besar dibanding biaya pencegahan.
Empat Lembaga Dikawal Ketat Awasi Program MBG
Presiden Prabowo meminta empat lembaga memperkuat pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi garda terdepan.
Prasetyo menegaskan pengawasan tidak hanya berlaku untuk MBG. Seluruh program pemerintah akan terus dimonitor melalui audit internal maupun pengawasan aparat penegak hukum. “Kalau kemudian itu menjadi konsekuensi yang harus dilakukan, kami pikir tidak ada masalah,” tambahnya.
Strategi Baru Pemerintah Lawan Budaya Korupsi
Pernyataan Mensesneg ini menandai pendekatan baru pemerintahan Prabowo dalam memberantas korupsi. Alih-alih hanya menindak setelah terjadi pelanggaran, pemerintah kini fokus pada pengawasan ketat di tahap awal pelaksanaan program.
Langkah preventif ini dianggap lebih efektif dan efisien. Dengan memperkuat lembaga pengawas, pemerintah berharap praktik korupsi bisa dicegah sebelum merugikan keuangan negara. Prasetyo menekankan Presiden ingin budaya korupsi dilawan sejak awal melalui pengawasan yang ketat.
Belum ada angka pasti besaran tambahan anggaran yang akan dialokasikan. Keputusan final masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait.
